kejar cita-cita mu nak!

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan , terkait dengan isu desentralisasi pendidikan, saat ini Kemendikbud tengah menyiapkan Neraca Pendidikan . Ke depan, Kemendikbud akan mengumumkan Neraca Pendidikan untuk masing-masing daerah. “Nanti akan terlihat anggaran pendidikan sebesar ratusan trilliun yang pemerintah pusat telah salurkan ke daerah digunakan untuk apa, hasilnya seperti apa. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran,” kata Mendikbud saat bertemu dengan masyarakat Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra , Australia, Minggu (29/11/2015). Neraca Pendidikan ini diharapkan dapat mengembalikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Neraca Pendidikan juga diharapkan dapat menggambarkan capaian pendidikan di masing-masing daer...

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengakui, hubungan organisasi yang dipimpinnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI saat ini sedang panas - dingin.  Hal ini lantaran kebijakan Kemendikbud tidak mengarah pada upaya menyejahterakan guru. “Selama ini, kebijakan dari Kemendikbud masih belum jelas, makanya kita akan terus mengkritisi,” ujar Sulistiyo.dalam sambutannya pada peringatan HUT PGRI ke-70 dan Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Kalbar , di aula Kantor Bupati Landak, Jumat (27/11). Kebijakan dari Kemendikbud yang tidak pro-guru, antara lain pemotongan tunjangan profesi guru. “Memang banyak kritik yang kita sampaikan seperti jika guru sakit hanya satu hari, tunjangan profesinya dipotong satu bulan. Ada lagi guru yang pergi menunaikan ibadah haji, tunjangan profesinya juga dipotong,” ulasnya. Dia juga mengatakan , ...

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Suatu hari tak sengaja saya membaca sebuah artikel pada website Dikdasmen yang membahas tentang Peranan Operator sekolah terhadap segala bentuk pendataan sekolah. Sempat berfikir bahwa Pekerjaan Operator sekolah sangatlah berat, ditambah lagi dengan tanggung jawab yang begitu besar karena resikonya cukup besar juga. Hingga muncullah sebuah pertanyaan mendasar "Bagaimanakah nasib kesejahteraan para Operator Sekolah ? Pantaskah gaji kecil operator yang masih berstatus Honorer menerima tanggung jawab sebesar itu  ?"  Mari kita simak Artikelnya :  Bandung (Dikdasmen): Mulai 2016, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama akan murni menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk intervensi kebijakan, salah satunya mengenai pembenahan sarana prasarana sekolah. Direktorat tak lagi memerlukan proposal dari sekolah. “Untuk mengetahui jumlah kebutuhan RKB, kita tinggal buka Dapo...

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Pada tanggal 25 Juni 2015 Lalu Melalui 3 Kementerian Republik Indonesia yang terdiri dari : Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2016 , Mungkin masih banyak yang tidak tahu, Oleh karena itu kali saya bagikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia. Ada beberpa rincian yang tidak saya tuliskan disini, oleh karena itu silahkan lihat langsung SKB 3 Menteri tersebut melalui tautan dibawah ini :  SKB 3 MENTERI TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA 2016 Sumber https://www.pgrionline.com/ Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis. Artikel bisnis dan investasi

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi akan segera membuat regulasi atau payung hukum untuk memfasilitasi pemerintah daerah yang sanggup membayar pegawai honorer sebesar Upah Minimal Regional (UMR). Hal tersebut sebagai tanggapan atas tuntutan dari guru honorer yang dialamatkan kepada pemerintahan Joko Widodo dalam hal ini melalui KemenPANRB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). MenpanRB mengatakan, jika guru honorer yang sebanyak 1,7 juta orang meminta untuk diangkat menjadi CPNS maka pemerintah tidak dapat mengabulkan tuntutan tersebut karena terkait anggaran yang terbatas. "Tetapi jika ada pemerintah daerah yang sanggup membayar sebanyak UMR kepada guru honorer, maka silakan laporkan kepada kami, akan membantu dengan membuatkan aturan , " jelas Yuddy dalam audiensi bersama perwakilan guru honorer di kantor kemente...