kejar cita-cita mu nak!

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengakui, hubungan organisasi yang dipimpinnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI saat ini sedang panas - dingin.  Hal ini lantaran kebijakan Kemendikbud tidak mengarah pada upaya menyejahterakan guru. “Selama ini, kebijakan dari Kemendikbud masih belum jelas, makanya kita akan terus mengkritisi,” ujar Sulistiyo.dalam sambutannya pada peringatan HUT PGRI ke-70 dan Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Kalbar , di aula Kantor Bupati Landak, Jumat (27/11). Kebijakan dari Kemendikbud yang tidak pro-guru, antara lain pemotongan tunjangan profesi guru. “Memang banyak kritik yang kita sampaikan seperti jika guru sakit hanya satu hari, tunjangan profesinya dipotong satu bulan. Ada lagi guru yang pergi menunaikan ibadah haji, tunjangan profesinya juga dipotong,” ulasnya. Dia juga mengatakan , ...

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Suatu hari tak sengaja saya membaca sebuah artikel pada website Dikdasmen yang membahas tentang Peranan Operator sekolah terhadap segala bentuk pendataan sekolah. Sempat berfikir bahwa Pekerjaan Operator sekolah sangatlah berat, ditambah lagi dengan tanggung jawab yang begitu besar karena resikonya cukup besar juga. Hingga muncullah sebuah pertanyaan mendasar "Bagaimanakah nasib kesejahteraan para Operator Sekolah ? Pantaskah gaji kecil operator yang masih berstatus Honorer menerima tanggung jawab sebesar itu  ?"  Mari kita simak Artikelnya :  Bandung (Dikdasmen): Mulai 2016, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama akan murni menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk intervensi kebijakan, salah satunya mengenai pembenahan sarana prasarana sekolah. Direktorat tak lagi memerlukan proposal dari sekolah. “Untuk mengetahui jumlah kebutuhan RKB, kita tinggal buka Dapo...

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . JAKARTA - Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara . Dengan demikian, maka tunjangan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BKN mengalami kenaikan. Dalam Perpres itu disebutkan, Pegawai, baik PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BKN yang mempunyai jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan , diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. “Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam , dibayarkan terhitung mulai Mei 2015, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya , ” bunyi Pasal 5 ayat ...

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Pada tanggal 25 Juni 2015 Lalu Melalui 3 Kementerian Republik Indonesia yang terdiri dari : Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2016 , Mungkin masih banyak yang tidak tahu, Oleh karena itu kali saya bagikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia. Ada beberpa rincian yang tidak saya tuliskan disini, oleh karena itu silahkan lihat langsung SKB 3 Menteri tersebut melalui tautan dibawah ini :  SKB 3 MENTERI TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA 2016 Sumber https://www.pgrionline.com/ Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis. Artikel bisnis dan investasi

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Berikut bukti fisik yang harus dipersiapkan guru yang akan mengajukan atau mengusulkan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat .  [baca juga : Daftar bukti fisik pendukung PKG ] Penjelasan di bawah ini didasarkan sub unsur penilaian dalam penetapan angka kredit guru. 1. Sub unsur  mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah. bukti  fisik  yang  dijadikan  dasar  penilaian  adalah  fotokopi   ijazah  yang di sahkan  oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau  ketua   sekolah  tinggi atau  direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Khusus yang mengikuti pendidikan sesudah menjadi PNS harus disertai izin belajar dari kepala dinas   yang  membidangi  pendidikan  atau  pejabat  yang  menangani kepegawaian  serendah-rendahnya  Es...